Dalam keterangannya pada Senin (9/3/2026) di Bandung, Bapak Dedi menyampaikan bahwa efisiensi pemerintahan menjadi salah satu faktor utama ketahanan Iran. Ia menjelaskan bahwa meskipun menghadapi tekanan internasional, Iran tetap mampu menjaga sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari disiplin anggaran dan prioritas yang jelas dalam pengelolaan keuangan negara.
Bapak Dedi juga mencontohkan besaran anggaran negara Iran yang diperkirakan sekitar Rp1.000 triliun untuk populasi sekitar 92 juta jiwa. Dalam pandangannya, angka tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Iran mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah keterbatasan. Ia menilai kondisi tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada.
“Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa,” ujar Bapak Dedi dalam suasana penyampaian keterangan kepada media usai kegiatan pemerintahan daerah. Ia menambahkan bahwa kesederhanaan para pemimpin dan ulama di Iran turut membentuk solidaritas sosial yang kuat. Nilai tersebut dinilai berperan dalam memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tekanan eksternal.
Lebih lanjut, Bapak Dedi menilai kemampuan Iran dalam mengembangkan teknologi secara mandiri menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa kemandirian teknologi memberikan daya tahan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global. “Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” kata Bapak Dedi dalam kesempatan yang sama.
Di sisi lain, ia juga menyinggung kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan, salah satunya akibat penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, Bapak Dedi mengaku tidak terlalu khawatir dengan situasi tersebut. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah langkah efisiensi telah diterapkan di Jawa Barat, termasuk pengurangan belanja rutin di berbagai dinas serta penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan pengeluaran pemerintah. Selain itu, pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya adaptasi terhadap dinamika kerja modern.
Bapak Dedi menegaskan bahwa surplus anggaran bukanlah tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia lebih menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. “Saya memimpin Jawa Barat dengan anggaran sekitar Rp26 triliun, tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, membangun jalan sampai pelosok, serta menyiapkan generasi muda untuk kuliah di bidang teknologi,” ujarnya dalam suasana pernyataan resmi kepada media.
Menurut Bapak Dedi, otonomi daerah harus dimaknai lebih dari sekadar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai daerah perlu memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber: Kompas.com
