Dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan tersebut, Bapak Mahyeldi Ansharullah menyoroti forum Board of Peace (BoP) yang mengedepankan nilai perdamaian. Namun, menurutnya, tindakan Amerika Serikat dalam konflik ini tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Ia menilai adanya kontradiksi antara retorika perdamaian dan praktik di lapangan.
“Di sana ada kata peace, perdamaian, tapi Amerika pula yang mengawali perang ini,” ujar Bapak Mahyeldi Ansharullah dalam suasana konferensi pers di Mapolda Sumbar, Selasa siang. Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada tegas sebagai bentuk keprihatinan terhadap eskalasi konflik. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga nilai-nilai perdamaian global.
Selain itu, Bapak Mahyeldi Ansharullah mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menunjukkan sikap tegas Indonesia di forum internasional. Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Oleh karena itu, sikap aktif dalam mengecam tindakan yang memicu konflik dinilai penting untuk menjaga kredibilitas diplomasi Indonesia.
Menurut Bapak Mahyeldi Ansharullah, konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek politik luar negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan kawasan Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap rantai pasok energi global. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi.
Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan adalah potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Jalur tersebut merupakan salah satu rute vital distribusi minyak dunia yang menghubungkan kawasan Teluk dengan pasar global. Jika jalur ini terganggu, pasokan energi internasional dapat mengalami tekanan signifikan.
Bapak Mahyeldi Ansharullah juga mengutip pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai cadangan bahan bakar minyak nasional yang berada di kisaran 21 hari. Ia menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan langkah strategis apabila konflik berlangsung berkepanjangan. Dampak lanjutan dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, termasuk di daerah seperti Sumatera Barat.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah daerah mulai membahas langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak geopolitik global. Upaya ini mencakup koordinasi lintas sektor guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi daerah. Langkah antisipatif dinilai penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat dinamika global.
Perkembangan ini menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap perdamaian dunia dan perlindungan kepentingan nasional. Di satu sisi, Indonesia diharapkan aktif mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi dampak ekonomi global menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.
Sumber: Kompas.com
