Rapat yang berlangsung dalam suasana formal dan penuh keseriusan tersebut membahas pengelolaan serta realisasi pengembalian dana TKD dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Padang. Seluruh perangkat daerah terkait turut hadir untuk memastikan sinkronisasi program dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Agenda utama rapat menitikberatkan pada strategi pemanfaatan dana guna menjawab kebutuhan prioritas daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Bapak Raju Minropa, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa total dana TKD Tahun Anggaran 2026 yang dikembalikan mencapai Rp371.851.350.000. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan dalam dua tahap, yakni sebesar Rp124.129.548.000 pada 26 Februari 2026 dan Rp93.097.161.000 pada 31 Maret 2026. “Dengan demikian, total penyaluran yang telah terealisasi mencapai Rp217.226.709.000,” ujar Bapak Raju Minropa saat menyampaikan laporan dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Bapak Raju Minropa mengungkapkan bahwa masih terdapat sisa dana sebesar Rp154.624.641.000 yang belum disalurkan. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp900.000.000 yang telah direalisasikan sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900, penggunaan dana TKD tahun ini difokuskan untuk penanganan daerah terdampak bencana.
Prioritas penggunaan anggaran tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi infrastruktur dan meningkatkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah melalui TAPD agar memprioritaskan program-program strategis yang memberikan manfaat langsung. “Anggaran harus diarahkan pada sektor prioritas, khususnya infrastruktur dan pemulihan ekonomi, serta dikelola secara akuntabel dan efektif,” tegas Bapak Fadly Amran dalam rapat tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas guna menghindari terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal. Pengawasan internal pun diharapkan berjalan maksimal agar pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya alokasi dana TKD tersebut, Pemerintah Kota Padang optimistis dapat mempercepat pemulihan pascabencana serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antarperangkat daerah dan komitmen dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Padang.
Sumber: Padang Ekspres
