Kabasurau.co.id: Yogyakarta – Pemerintah tengah menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa hampir 700 anak di Provinsi Yogyakarta setelah mereka mengonsumsi makanan dari program makan gratis sekolah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kasus ini mencuat pada pekan ini dan menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan implementasi langsung dari program unggulan nasional tersebut.
Program makan gratis yang mulai dijalankan sejak Januari 2025 merupakan salah satu janji kampanye utama Bapak Prabowo. Namun, berdasarkan data dari organisasi non-pemerintah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sekitar 15.000 anak di seluruh Indonesia mengalami sakit akibat dugaan keracunan makanan hingga 29 Oktober 2025.
Kepala JPPI dalam pernyataannya meminta agar pelaksanaan program makan gratis sementara waktu dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Pihaknya menilai sejumlah kasus keracunan dipicu oleh penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar serta keterlambatan distribusi makanan matang ke sekolah-sekolah.
Di wilayah Gunungkidul, Yogyakarta, sekitar 660 siswa dari dua sekolah dasar dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan gratis pada Rabu (29/10/2025). Informasi ini disampaikan langsung oleh Ibuk Endah Subekti Kuntariningsih, Kepala Daerah Gunungkidul, melalui akun Instagram resminya.
Menanggapi hal tersebut, Bapak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim investigasi ke lokasi kejadian. “Kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus di Gunungkidul dan telah menutup sementara dapur produksi di sekitar wilayah tersebut,” ujar Bapak Dadan kepada Reuters, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, BGN saat ini mengoperasikan lebih dari 11.000 dapur di seluruh wilayah Indonesia. Namun, keterbatasan infrastruktur dapur menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan distribusi makanan ke sejumlah daerah. Ia menambahkan, target penerima program makan gratis hingga akhir tahun ini adalah 70 juta anak, turun dari target awal 83 juta penerima karena keterbatasan jumlah dapur produksi.
Lebih lanjut, BGN juga telah mengeluarkan instruksi kepada para pengelola dapur agar mengurangi porsi makanan guna menjaga kesegaran dan mencegah risiko keracunan akibat penyimpanan yang terlalu lama. “Kami berupaya menjaga kualitas makanan agar tetap layak konsumsi dan aman bagi anak-anak di sekolah,” jelas Bapak Dadan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Presiden Bapak Prabowo Subianto pada Rabu (29/10/2025) membentuk tim pengawas lintas kementerian yang melibatkan Menteri Kesehatan dan Kepala BGN. Tim ini akan bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas bahan pangan, proses distribusi, serta sistem penyimpanan di seluruh dapur penyedia program makan gratis.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk pelaksanaan program makan gratis tahun 2025. Namun, BGN memperkirakan hanya akan mampu menyerap sekitar Rp99 triliun hingga akhir tahun ini karena kendala teknis dan distribusi di lapangan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program sosial berskala nasional tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan pangan diharapkan dapat memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
