Kabasurau.co.id: Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen memperkuat langkah strategis dalam menghadapi tiga persoalan krusial daerah, yakni aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini ditegaskan oleh Gubernur Sumbar, Bapak Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat, yang digelar di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025).
Dalam arahannya, Bapak Mahyeldi menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh instansi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Ia menegaskan bahwa penanganan tiga isu besar tersebut harus dilakukan dengan rencana yang matang dan tindak lanjut yang nyata.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” ujar Bapak Mahyeldi dengan tegas dalam forum tersebut.
Gubernur juga menyoroti dua aspek utama yang harus menjadi pijakan dalam menangani masalah tambang dan perikanan ilegal, yaitu kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Menurutnya, keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan ketegasan hukum merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” tegas Bapak Mahyeldi.
Terkait penangkapan ikan ilegal, Gubernur menyoroti maraknya praktik illegal fishing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Sumbar. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemprov terus mendorong edukasi kepada nelayan untuk beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
“Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak, saya yakin mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” tutur Bapak Mahyeldi.
Sementara itu, dalam pembahasan kelangkaan BBM, Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa tingkat konsumsi BBM di Sumbar termasuk tinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Ia menyebut, meskipun sudah ada tambahan kuota sebesar 70 ribu kiloliter, pasokan tersebut masih berisiko tidak mencukupi apabila pengawasan di lapangan tidak dilakukan secara ketat.
“Sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, tapi itu pun bisa tidak cukup jika peruntukannya tidak kita awasi. Karena itu, pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan agar pihak SPBU mematuhi aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan sesuai Surat Edaran Gubernur Sumbar. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan aturan tersebut akan sangat menentukan kestabilan pasokan hingga akhir tahun.
“Kalau amanat Surat Edaran Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” ucapnya.
Dari sisi kebijakan, Ketua DPRD Sumbar, Bapak Muhidi, menekankan pentingnya penyusunan rencana strategis jangka panjang yang terukur agar penyelesaian persoalan tambang dan perikanan ilegal tidak hanya berhenti pada diskusi. Ia menilai perlu adanya kebijakan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Sumbar. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap membantu dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.
“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tegas Bapak Arief Gajah Mada.
Melalui pertemuan tersebut, seluruh unsur Forkopimda bersepakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga sumber daya alam dan menekan praktik-praktik ilegal di wilayah Sumatera Barat. Pemprov Sumbar berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil FGD ini dengan rencana aksi konkret di masing-masing sektor.
Menutup kegiatan, Bapak Mahyeldi menyampaikan optimisme bahwa kerja sama lintas sektor akan mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan daerah.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, insyaallah kita bisa menjaga alam Sumatera Barat tetap lestari dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis bahwa langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan bersama Forkopimda akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, menekan aktivitas ilegal, serta memastikan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat tetap terjaga di masa depan.
