Kabasurau.co.id: PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penerapan pembiayaan kreatif sebagai strategi baru dalam membangun daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Ferry Irawan, dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Ibuk Yuli Sri Wilanti. Turut hadir pula perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), BUMN, lembaga donor, dan organisasi internasional. Suasana kegiatan berlangsung penuh antusiasme dengan diskusi yang membahas langkah-langkah konkret penguatan pembiayaan alternatif untuk daerah.
“Atas nama seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ferry Irawan dan Ibuk Yuli Sri Wilanti. Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Semoga keindahan alam dan kehangatan masyarakat Minangkabau membuat Bapak dan Ibu betah selama di sini,” ujar Bapak Mahyeldi dalam sambutannya.
Bapak Mahyeldi mengapresiasi Kemenko Perekonomian yang telah memilih Sumatera Barat sebagai salah satu daerah pelaksana kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai, kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang tengah berupaya memperkuat pembiayaan pembangunan. “Ini bentuk perhatian dan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat yang saat ini tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah. Kami menargetkan bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal tahun 2027,” jelasnya.
Menurut Bapak Mahyeldi, pembiayaan kreatif menjadi solusi bagi daerah dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Ia menjelaskan bahwa lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis untuk belanja rutin, seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan terus meningkat,” ungkap Bapak Mahyeldi.
Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 40 persen yang dapat dibiayai melalui APBN dan APBD, sedangkan 60 persen sisanya harus dipenuhi melalui skema pembiayaan alternatif di luar anggaran pemerintah. “Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tetapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bapak Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan langkah-langkah pembenahan, seperti penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pembaruan sistem dan prosedur kerja agar lebih efisien. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan pengawasan. “Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kemenko Perekonomian, Bapak Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pembiayaan kreatif merupakan salah satu prioritas nasional untuk memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. “Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema-skema di luar yang biasa, seperti KPBU, sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah,” jelasnya.
Bapak Ferry menambahkan, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dan sinergi antarinstansi. “Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan pendampingan dan dukungan teknis agar penerapan pembiayaan kreatif di daerah dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut beberapa daerah seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta telah berhasil menerapkan pembiayaan kreatif dengan hasil yang signifikan. Kini, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang tengah memproses penerbitan Sukuk Daerah dan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di luar Pulau Jawa.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ibuk Yuli Sri Wilanti, Ibuk Evi Junita dari OJK, Bapak Didin Solahudin dan Bapak Setyo Nugroho dari DJPK, Bapak Andre Pradana dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Bapak Erdian Dharma Putra dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta perwakilan lembaga internasional seperti Ibuk Griya Rufianne dari World Bank, Bapak Ihsani Prawira dan Ibuk Caroline dari IFC, serta Ibuk Ralista Harun dari UNDP.
Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta. Pembiayaan kreatif diharapkan menjadi solusi nyata untuk memperluas kapasitas pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Sumatera Barat yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
