Kabasurau.co.id: JAKARTA — Indonesia berpotensi mengalami kekurangan pasokan telur dan daging ayam pada 2026 jika peningkatan produksi dua komoditas tersebut tidak segera direalisasikan. Permintaan terhadap telur dan daging ayam diprediksi melonjak seiring bertambahnya penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara hibrida di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/11/2025). Rapat itu dihadiri oleh Bapak Dadan Hindayana, Kepala BGN, yang memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG dan tantangan penyediaan bahan pangan bergizi.
Menurut Bapak Dadan, per 11 November 2025, sudah terdapat 14.773 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan melayani 41,63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka tersebut telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 5.000 SPPG dan 17,5 juta penerima manfaat.
“Saat ini ada potensi penambahan 14.189 SPPG yang sedang dalam proses persiapan. Kami menargetkan sebagian besar selesai dibangun pada Desember 2025 dan sisanya pada Januari 2026,” ujar Bapak Dadan dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, BGN juga mempercepat pembangunan 8.286 SPPG di daerah-daerah terpencil yang masing-masing melayani sekitar 300 penerima manfaat. Jumlah terbesar berada di Papua dan Sumatera, masing-masing sebanyak 2.043 dan 1.945 SPPG, disusul Kalimantan (1.783 SPPG), Bali dan Nusa Tenggara (1.265 SPPG), serta Sulawesi (969 SPPG).
Seiring bertambahnya jumlah SPPG dan penerima manfaat, permintaan bahan pangan, terutama telur dan daging ayam, dipastikan meningkat tajam. Setiap SPPG membutuhkan sekitar 700 ayam pedaging dan 3.000 butir telur ayam untuk memenuhi kebutuhan dua kali penyajian dalam seminggu.
“Tanpa ada penambahan peternak ayam serta peningkatan produksi telur dan daging ayam, kita pasti akan mengalami kekurangan kedua komoditas pangan itu pada 2026,” tegas Bapak Dadan.
Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima manfaat MBG, Indonesia memerlukan tambahan 700 ribu ton telur ayam dan 1,1 juta ton daging ayam. Ini setara dengan 54,79 juta ayam petelur dan 1,23 miliar ayam pedaging tambahan.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi ayam ras petelur nasional pada 2024 mencapai 414,76 juta ekor, sedangkan ayam ras pedaging sebanyak 3,15 miliar ekor.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi IX DPR, Bapak Edy Wuryanto, menyoroti rendahnya kapasitas peternak rakyat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan, para peternak di wilayah tersebut baru memiliki sekitar 200 ribu ayam petelur, sementara kebutuhan untuk 125 SPPG mencapai 500 ribu ekor.
“Kekurangan ini harus dipenuhi agar dapat mengimbangi lonjakan permintaan. Jika tidak, harga telur ayam pasti akan melonjak dan memicu inflasi,” tuturnya.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 mencapai 0,28 persen secara bulanan dan 2,86 persen secara tahunan, dengan telur dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama. Inflasi tahunan untuk telur ayam ras tercatat 9,74 persen, sedangkan untuk daging ayam ras 8,11 persen.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Bapak Sihar Sitorus, meminta pemerintah membangun ekosistem rantai pasok MBG yang ramah inflasi. Ia menekankan agar pemerintah menghindari praktik monopoli penyuplai dan menekan biaya tinggi dalam rantai distribusi pangan.
“Biaya tinggi bisa muncul dari harga pakan, kualitas bibit ayam, hingga ongkos distribusi. Potensi, kebutuhan, dan harga bahan pangan di setiap daerah berbeda, terutama di pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil,” ujar Bapak Sihar.
Sementara itu, Bapak Nuroji, anggota Komisi IX lainnya, menyoroti masih minimnya pelibatan produsen pangan lokal, koperasi, dan UMKM dalam ekosistem rantai pasok MBG. Ia mengingatkan agar penyuplai program MBG tidak dimonopoli oleh satu kelompok tertentu.
“Saya berharap jangan sampai rantai pasok MBG hanya berputar pada satu pihak yang memiliki banyak mitra penyuplai,” ujarnya.
Pemerintah pun telah menyiapkan langkah pengendalian inflasi yang melibatkan Perum Bulog, ID Food, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 11 November 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Bapak I Gusti Ketut Astawa, menyebut distribusi jagung pakan kepada peternak telah mencapai 74,18 persen dari target 52.117 ton.
“Sebaiknya SPPG langsung membeli telur atau daging ayam ke peternak ayam atau koperasi peternak. Kalau membelinya di hilir, harganya pasti lebih tinggi,” ungkap Bapak Ketut.
Dalam forum yang sama, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi, Bapak Suwandi, menyampaikan bahwa Danantara akan berinvestasi Rp 20 triliun pada 2026 untuk membangun 322 peternakan ayam petelur dan pedaging di 28 kluster yang tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.
“Selain itu, kami juga menyiapkan KUR senilai Rp 50 triliun dengan bunga rendah untuk para peternak ayam rakyat sebagai pemasok MBG. Kredit ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan memperluas produksi pangan nasional,” jelasnya.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas pasokan ayam dan telur sekaligus menekan inflasi pangan. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu kestabilan harga bahan pokok di pasar.
.jpg)
