Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 79,58 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada pada angka 74,28 persen, jauh di atas rerata nasional yang baru mencapai 64,43 persen. Kondisi ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan konsistensi fiskal daerah sepanjang tahun berjalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Bapak Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa capaian positif tersebut merupakan hasil pengendalian anggaran yang dilakukan secara konsisten sejak awal tahun. Dalam keterangannya di Padang, Senin (17/11/2025), ia menegaskan bahwa pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan APBD tahun ini. Menurutnya, seluruh perangkat daerah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ritme belanja agar tetap terukur.
Bapak Arry memaparkan tiga strategi utama yang dilakukan Pemprov Sumbar dalam pengendalian anggaran. Pertama, evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung oleh Gubernur bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time. Kedua, penerapan lelang dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, akselerasi proyek berdaya ungkit yang dinilai mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat,” jelas Bapak Arry dalam suasana pertemuan evaluasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumbar. Ia menambahkan bahwa percepatan belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Bapak Arry menegaskan bahwa belanja pemerintah adalah salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, ritme realisasi belanja harus dijaga secara proporsional, terutama pada sektor belanja modal dan pelayanan publik. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujarnya.
Kemendagri juga mencatat adanya peningkatan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar tahun 2025. Kenaikan tersebut didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, peningkatan efektivitas penagihan retribusi, serta implementasi layanan digital perpajakan daerah. Pemprov Sumbar dinilai mampu memaksimalkan potensi PAD melalui inovasi pengelolaan dan digitalisasi layanan publik.
Atas capaian tersebut, Bapak Arry menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga stabilitas fiskal. Ia menekankan bahwa capaian ini menjadi bukti kerja kolektif dan koordinasi yang berjalan baik. “Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu sampai akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bapak Arry juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja daerah. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran tetap harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, ketertiban, dan ketepatan sasaran. “Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan capaian ini, Pemprov Sumbar optimistis mampu menuntaskan agenda pembangunan tahun 2025 secara efektif. Pemerintah daerah berharap tren positif ini dapat terus berlanjut hingga akhir tahun sebagai bagian dari komitmen bersama memperkuat fondasi fiskal dan pelayanan publik bagi masyarakat Sumatera Barat.
