Dalam sambutannya yang disampaikan di hadapan peserta Rakerda, Bapak Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan peran PKK di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa gerakan tidak akan bermakna apabila hanya aktif di tingkat provinsi tanpa didukung pergerakan di lapangan. “Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujar Bapak Mahyeldi di hadapan peserta dalam suasana rapat yang berlangsung hangat dan komunikatif.
Bapak Mahyeldi juga meminta PKK lebih peka terhadap dinamika sosial di masyarakat, khususnya terkait isu generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Ia menilai PKK memiliki kedudukan strategis dalam membina karakter dan ketahanan sosial generasi muda. Selain itu, ia mendorong kolaborasi PKK dengan Dinas Pendidikan maupun perangkat daerah terkait agar program pembinaan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Dalam arahannya, Bapak Mahyeldi kembali mengingatkan bahwa ketahanan keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah persoalan seperti narkoba, pergaulan bebas, dan kerawanan sosial lainnya. Ia menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga dapat menjadi pedoman dalam menguatkan lingkungan sosial di tiap nagari. Di samping itu, ia menyoroti peran unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bundo kanduang yang dinilai penting dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat Minangkabau.
Selanjutnya, Bapak Mahyeldi mencontohkan praktik baik yang dilakukan di Nagari Bukik Surungan, Padang Panjang, yang secara rutin menggelar rapat bulanan untuk membahas persoalan nagari bersama tokoh adat dan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pola tersebut akan diperkuat dalam Peraturan Gubernur yang sedang dirumuskan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya lingkungan sosial yang stabil dan berdaya.
Gubernur juga menyinggung kerja sama Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui pendekatan Restorative Justice. Ia menilai mekanisme tersebut memberi ruang penyelesaian masalah sosial secara langsung di nagari tanpa proses pengadilan yang panjang, sehingga mampu menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia berharap PKK turut mendukung dan memperkuat upaya pembinaan sosial tersebut.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Sumbar, Ibuk Harneli Mahyeldi, menyampaikan bahwa Rakerda ke-10 ini menjadi momentum menyatukan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari. Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas”, PKK dituntut mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Ibuk Harneli juga mengajak seluruh pengurus PKK meningkatkan inovasi dalam mencari sumber pendanaan melalui kerja sama maupun pemanfaatan dana CSR.
Ibuk Harneli turut meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran PKK hingga tingkat kecamatan. Ia menegaskan bahwa keberagaman kapasitas anggaran daerah tidak boleh menghambat jalannya program. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan seluruh program kerja dapat berjalan optimal dan menyentuh masyarakat secara langsung.
Ketua Pelaksana Rakerda, Ibuk Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota. Agenda Rakerda meliputi evaluasi capaian program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja dengan kebijakan pusat dan daerah, hingga perumusan rekomendasi untuk pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan bahwa seluruh peserta diharapkan mampu membawa hasil Rakerda ke daerah masing-masing untuk diterapkan sesuai kebutuhan.
Rakerda ke-10 ini diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari pengurus PKK provinsi, pengurus kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, serta undangan lainnya. Hadir pula Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Ibuk Dianita Maulin Vasco, yang turut memberikan dukungan terhadap penyelarasan program PKK secara menyeluruh.
Dengan dibukanya Rakerda PKK Sumbar 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap gerakan PKK semakin aktif, dinamis, dan berdampak langsung bagi keluarga dan masyarakat hingga tingkat nagari. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, menandai komitmen kolektif untuk memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat.
