Kabasurau.co.id: Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bapak Tamsil Linrung, mengajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan mendorong kemandirian daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, di Kompleks DPD RI, Senin (3/11/2025).
Dalam forum tersebut, Bapak Tamsil menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat. Ia mengapresiasi langkah awal Menkeu Purbaya yang dinilainya selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperbesar porsi anggaran yang menyentuh langsung masyarakat di daerah.
“Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Bapak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Bapak Tamsil dalam rapat kerja tersebut.
Bapak Tamsil menilai kebijakan fiskal yang diarahkan Kemenkeu sudah berada di jalur yang tepat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal. Ia menekankan perlunya supervisi yang bersifat konstruktif agar desentralisasi keuangan tidak menciptakan ketergantungan, melainkan melahirkan kreativitas dan produktivitas daerah.
“Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.
Selain itu, Bapak Tamsil turut menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan daerah melalui instrumen publik seperti municipal bond agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat dibiayai secara mandiri dan akuntabel. Menurutnya, daerah yang kredibel secara fiskal perlu diberi ruang lebih luas untuk mengelola pembiayaan pembangunan.
“Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama dalam desain APBN. Proporsi dana Transfer ke Daerah (TKD), menurutnya, bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga pemerataan kesempatan agar daerah dapat tumbuh secara setara.
“Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bapak Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan fiskal nasional berjalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Ia menilai kolaborasi antara DPD RI dan Kemenkeu penting untuk menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan pemerataan ekonomi.
“Kami mendukung penuh langkah Bapak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah napas bagi kemakmuran bangsa,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum dapat menyampaikan banyak hal mengenai arah pembahasan dengan DPD RI. Ia menyebut, rapat tersebut merupakan pertemuan perdana sejak dirinya dilantik sebagai Menkeu.
“Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian dan di anggaran kita,” ujar Bapak Purbaya kepada wartawan usai rapat.
Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Bapak Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu akan memastikan penggunaan anggaran berjalan maksimal. Ia menyebut pemerintah telah memberikan tambahan dukungan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan pertemuan tersebut, DPD RI dan Kemenkeu sepakat melanjutkan dialog kebijakan fiskal yang lebih konstruktif, khususnya terkait penguatan kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
