Pada kesempatan itu, Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa permohonan resmi sudah disampaikan melalui surat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ibuk Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran TKD yang rencananya diberlakukan untuk Sumbar perlu ditinjau ulang melihat besarnya kerusakan yang terjadi. Situasi di lapangan, menurutnya, membuat pemerintah daerah harus bergerak cepat dengan dukungan pendanaan yang mencukupi.
Lebih lanjut, Bapak Mahyeldi menyampaikan bahwa dana hasil pengembalian efisiensi TKD akan menjadi penguat upaya daerah dalam penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kondisi kerusakan tercatat cukup parah dan tersebar di banyak kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Sumbar mendata sedikitnya 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan nasional yang terdampak.
Bapak Mahyeldi juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa akses menuju banyak daerah terdampak masih terbatas, sehingga pemerintah daerah terus berupaya membuka jalur yang terputus agar bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan merata. Upaya ini membutuhkan tambahan anggaran untuk percepatan distribusi logistik dan perbaikan akses penting.
Untuk jangka panjang, Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Ia menegaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk program jangka panjang tersebut sangat besar dan tidak dapat ditutupi oleh kemampuan daerah saja. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi elemen penting dalam mempercepat proses pemulihan Sumbar.
Di sisi lain, Bapak Mahyeldi mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang telah mengalir sejak awal masa tanggap darurat. Bantuan, menurutnya, berasal dari kementerian terkait, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Sumbar menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di daerah tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD tahun 2026 untuk Sumatera Barat tercatat mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup alokasi untuk 19 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sumbar. Rinciannya meliputi pengurangan anggaran untuk Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp533,69 miliar, Kota Padang Rp371,91 miliar, Kabupaten Agam Rp166,04 miliar, dan berbagai daerah lainnya yang turut terdampak efisiensi anggaran.
Dengan mempertimbangkan besarnya kerusakan dan urgensi pemulihan, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap agar usulan pembatalan pemotongan TKD dapat dikabulkan. Melalui dukungan anggaran yang memadai, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak diharapkan berjalan lebih cepat dan efektif demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
.png)
