Kabasurau.co.id: Jakarta — Pemerintah menetapkan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Kebijakan ini diumumkan dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025). Pernyataan itu disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden setelah meninjau langsung tiga provinsi terdampak pada 1 Desember.
Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu siang tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI-Polri dan BUMN, telah diperintahkan untuk bergerak cepat memastikan keselamatan warga, memperkuat distribusi bantuan, dan memulihkan layanan vital. “Negara hadir dan tidak membiarkan masyarakat menghadapi bencana sendirian,” demikian pernyataan pemerintah dalam siaran resmi tersebut.
Pemerintah menyampaikan bahwa struktur komando penanganan bencana telah diaktifkan sepenuhnya di tingkat provinsi hingga kabupaten. Posko-posko terpadu yang sudah berjalan diperintahkan mempercepat proses identifikasi korban, pemulihan akses jalan, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi para penyintas. Setiap instansi diminta meningkatkan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat berlangsung efektif dan terukur.
Pada kesempatan yang sama, BMKG memberikan laporan terkait kondisi cuaca terkini. BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat masih dapat terjadi hingga akhir tahun, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah menegaskan bahwa kesiapsiagaan ditingkatkan untuk meminimalkan risiko tambahan, mengingat kondisi tanah yang sudah jenuh dan rentan terhadap longsor susulan.
Selain itu, pemerintah menyampaikan bahwa mobilisasi personel, logistik, dan peralatan berat terus diperkuat. Akses jalan yang terputus di beberapa titik dilaporkan dalam tahap pembersihan untuk mempercepat distribusi bantuan. Pelayanan kesehatan darurat, penyediaan air bersih, serta pendirian tempat pengungsian tambahan juga menjadi fokus pemerintah dalam tahap penanganan darurat ini.
Pemerintah menutup keterangan pers dengan menegaskan kembali komitmen nasional dalam percepatan penanganan bencana di Sumatra. Seluruh langkah ini, sebagaimana disampaikan dalam LIVE Sekretariat Presiden: Keterangan Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, 3 Desember 2025, dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.






