Dalam keterangannya di lokasi pertemuan pada 8 Januari 2026, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menyampaikan bahwa penguatan data dilakukan dengan sistem pengelolaan yang menyeluruh, mulai dari rapid response data hingga pendataan langsung di lapangan. Ia menjelaskan bahwa data ini penting untuk memetakan dampak terhadap keluarga, rumah, dan infrastruktur yang terdampak oleh bencana.
“Kami membagi data pascabencana ini ke dalam dua jenis utama: data cepat tanggap (rapid response) dan data hasil sensus lapangan,” ujar Ibu Amalia saat memberikan paparan dalam Disaster Recovery Task Force Coordination Meeting di Banda Aceh. Menurutnya, hal ini bertujuan agar kebijakan bantuan dan program rehabilitasi dapat segera diterjemahkan secara akurat.
Pendataan lapangan yang dilakukan BPS meliputi kunjungan ke rumah warga yang terdampak, data kondisi hunian dan fasilitas publik melalui photographic documentation dan geotagging, serta pencatatan di tempat-tempat pengungsian penduduk. Data statistik ini kemudian diharmonisasikan dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang menjadi rujukan nasional.
Untuk memperkuat proses pendataan tersebut, pada 14–15 Januari 2026, BPS akan menugaskan 510 mahasiswa Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) serta lebih dari 1.000 personel BPS lainnya untuk melakukan field data collection di wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar terdampak bencana. Penugasan ini merupakan bagian dari strategi percepatan rehabilitasi pascabencana.
Selain itu, menurut pernyataan BPS, data pascabencana ini akan digunakan untuk proses data matching terhadap data pemerintah daerah dan BNPB, sehingga bantuan sosial dan program pemulihan dapat lebih tepat sasaran dan tidak mengalami tumpang tindih. Langkah ini juga diharapkan mempercepat fase transisi dari tanggap darurat menuju pembangunan kembali infrastruktur dan sarana hunian baru.
Para pejabat BPS menegaskan bahwa data yang kuat dan akurat sangat penting dalam merancang program pemulihan wilayah pascabencana, sekaligus meningkatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab BPS dalam mewujudkan data statistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional maupun internasional.
Dengan langkah strategis ini, BPS berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemulihan pascabencana di Sumatera, sekaligus membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif berdasarkan data yang valid dan komprehensif.
Sumber: Detik.com
