Kabasurau.co.id: PADANG — Pemerintah daerah yang terdampak bencana diminta aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian teknis terkait. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh data kerusakan yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Akurasi data menjadi kunci utama dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bapak Muhammad Tito Karnavian, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana hidrometeorologi. Rakor tersebut dilaksanakan pada Selasa (6/1/2026) dalam suasana serius dan fokus pada sinkronisasi data lintas wilayah. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah terdampak, termasuk Wali Kota Padang.
Dalam penjelasannya, Bapak Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa rakor bertujuan memperkuat keselarasan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinkronisasi data sangat diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan efektif dan terukur. “Fokus utama rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan. Ini sebagai dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Bapak Tito Karnavian saat memberikan arahan.
Rakor tersebut juga diikuti Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, yang mengikuti kegiatan secara daring dari rumah dinas Wali Kota. Dalam kesempatan itu, Bapak Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan di wilayah terdampak banjir bandang. Ia menyatakan kesiapan Pemko Padang mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana untuk menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” kata Bapak Fadly Amran saat menyampaikan laporan dalam rakor tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus melakukan pembaruan data secara berkala melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Upaya ini dilakukan agar seluruh bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bapak Fadly Amran memaparkan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Kota Padang. Bencana tersebut berdampak pada 67.563 warga yang tersebar di lima kecamatan. Total kerusakan rumah mencapai 5.523 unit, dengan rincian 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Selain permukiman warga, bencana juga mengakibatkan kerusakan berat pada 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, serta 56 unit irigasi pertanian. Kerusakan sedang tercatat pada 3.050 meter jalan, serta kerusakan pada 11 unit intake SPAM Pamsimas dan 8 lokasi intake SPAM Perumda AM. Kerusakan juga meliputi tebing sungai, drainase, dan berbagai fasilitas umum lainnya dengan total kerugian mencapai Rp2,97 triliun.
Dengan penyampaian data tersebut, Pemko Padang berharap proses verifikasi dan validasi di tingkat pusat dapat berjalan lebih cepat. Pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pemulihan pascabencana dapat terlaksana secara optimal, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Humas Kota Padang
