Rapat kerja yang berlangsung pada Jumat (6/2/2026) sejak pukul 09.00 WIB tersebut membahas strategi peningkatan sektor pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset. Sejumlah anggota dewan menyoroti perlunya inovasi dalam pelayanan pajak agar lebih efektif dan transparan. Evaluasi capaian PAD tahun sebelumnya juga menjadi bahan pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Ketua DPRD Sumatera Barat dalam keterangannya menyampaikan bahwa potensi daerah masih dapat digali lebih maksimal. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran pajak dan optimalisasi aset yang belum produktif,” ujar Bapak Ketua DPRD saat memberikan keterangan pers usai rapat.
Sementara itu, pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Koordinasi lintas OPD akan diperkuat agar target pendapatan tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana. Pemerintah provinsi juga berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Para anggota dewan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebocoran potensi pendapatan. Penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari rekomendasi yang disepakati bersama. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
DPRD Sumatera Barat berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin dengan baik. Dengan optimalisasi PAD, pembangunan di berbagai sektor strategis diharapkan berjalan lebih maksimal demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
Sumber: Humas Sumbar
