Kabasurau.co.id: JAKARTA — Pemerintah Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mendorong upaya perdamaian global, khususnya terkait konflik di Gaza, Palestina. Keikutsertaan Indonesia ditegaskan setelah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Penandatanganan piagam tersebut dilakukan bersama sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari berbagai kawasan dunia. Pemerintah Indonesia menilai keterlibatan dalam forum ini sebagai bagian dari diplomasi aktif untuk memperjuangkan penghentian kekerasan dan mendorong solusi damai yang berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut juga mencerminkan posisi Indonesia yang konsisten dalam isu kemanusiaan global.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mengubah sikap dasar politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Bapak Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi internasional. Menurutnya, forum ini justru menjadi sarana tambahan untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan secara langsung.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace dengan niat yang jelas, yaitu mendukung upaya perdamaian dan gencatan senjata di Gaza serta memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina,” ujar Bapak Sugiono saat memberikan keterangan pers, seusai rapat koordinasi kementerian luar negeri, di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Indonesia, kata dia, tetap memandang PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik internasional, sementara Dewan Perdamaian diposisikan sebagai wadah dialog tambahan yang bersifat komplementer. Hal ini dilakukan agar suara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tetap terdengar dalam proses pengambilan keputusan global.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace juga menuai perhatian publik di dalam negeri. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari masyarakat, termasuk dari tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, serta siap menjelaskan secara transparan tujuan dan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum tersebut.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, pemerintah berharap dapat memperkuat peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap berpijak pada amanat konstitusi, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sumber: Antara News



