Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng, dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi. Rapat berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Rabu (3/2/2026), dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut membahas kesiapan teknis dan skema pembiayaan guna mendukung keberlanjutan proyek.
Dalam suasana rapat koordinasi tersebut, Bapak Rachman Arief Dienaputra menyatakan bahwa peluang percepatan waktu pengoperasian masih terbuka. Ia menyebutkan bahwa pengoperasian ruas tol dimungkinkan lebih cepat, yakni pada 2029, apabila dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan optimal sejak tahap awal. “Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031, namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal,” ujarnya saat menyampaikan arahan dalam rapat tersebut.
Rapat lanjutan itu juga mengungkapkan bahwa total kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Pembangunan ruas tol tersebut akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan dari pemerintah. Selain itu, tahapan teknis yang dibahas meliputi survei topografi, survei geoteknik, serta penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian penting dari proses perencanaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol tersebut. Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, menilai proyek ini sangat strategis dan dibutuhkan oleh daerah dalam jangka panjang. Ia menegaskan komitmen tersebut saat memberikan pandangan daerah dalam rapat yang sama di Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Bapak Mahyeldi Ansharullah, keberadaan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi akan meningkatkan konektivitas antarwilayah secara signifikan. Selain itu, infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan lalu lintas pada jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini rawan terdampak banjir dan longsor. “Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat karena infrastruktur ini penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” ujarnya dalam forum rapat tersebut.
Lebih lanjut, Bapak Mahyeldi Ansharullah menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah. Dukungan tersebut mencakup koordinasi lintas sektor dan fasilitasi proses yang dibutuhkan agar pembangunan berjalan sesuai rencana. “InsyaAllah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” tegasnya dalam suasana rapat yang berlangsung konstruktif.
Rapat lanjutan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pembangunan infrastruktur strategis nasional dapat terlaksana secara berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bapak Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama PT Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia. Ke depan, pemerintah memastikan pembahasan lanjutan akan terus dilakukan agar setiap kebijakan dan langkah teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Sumber: Humas Sumbar
