Dalam suasana wawancara dengan awak media usai menghadiri kegiatan di Jakarta Pusat, Bapak Mahfud menyampaikan pandangannya secara terbuka terkait posisi Indonesia di forum tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali manfaat strategis dari keanggotaan tersebut. Menurutnya, keputusan untuk tetap bergabung atau keluar harus didasarkan pada kepentingan nasional.
“Ini waktunya (Indonesia) untuk mempertimbangkan keluar dari Board of Peace itu. Waktunya mempertimbangkan agar segera menarik diri,” ujar Bapak Mahfud kepada wartawan pada Selasa (10/3/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada tegas sebagai bentuk dorongan agar pemerintah segera mengambil sikap. Ia juga menilai bahwa momentum saat ini tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Lebih lanjut, Bapak Mahfud menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keikutsertaannya dalam organisasi global. Ia menegaskan bahwa partisipasi dalam forum internasional harus selalu selaras dengan arah kebijakan luar negeri. Jika dinilai tidak lagi memberikan manfaat strategis, maka peninjauan ulang menjadi langkah yang wajar.
Isu keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace belakangan menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak di dalam negeri turut mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap efektivitas forum tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan peran forum dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan konflik.
Sebelumnya, Indonesia diketahui menjadi salah satu negara yang terlibat dalam Board of Peace, sebuah inisiatif internasional yang berfokus pada stabilisasi kawasan dan rekonstruksi pascakonflik di Gaza. Forum tersebut juga mendukung upaya diplomasi menuju solusi dua negara dalam konflik antara Israel dan Palestina. Keterlibatan Indonesia dinilai sebagai bagian dari komitmen terhadap perdamaian global.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan tersebut. Belum ada kepastian apakah pemerintah akan segera melakukan evaluasi atau tetap mempertahankan keanggotaan dalam forum tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan masih dalam tahap pertimbangan.
Sebagai penutup, pernyataan Bapak Mahfud menambah dinamika diskursus kebijakan luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang kompleks. Evaluasi terhadap keanggotaan dalam forum internasional dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional. Pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan terukur demi menjaga posisi Indonesia di kancah global.
Sumber: Kompas.com
Sumber: Kompas.com
