Diskusi yang berlangsung di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan akademisi di bidang diplomasi, hukum, dan pertahanan nasional. Acara ini menjadi momentum refleksi atas satu tahun implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang diplomasi dan pertahanan yang berorientasi pada kepentingan nasional di tengah perubahan tatanan dunia.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Bapak Muhammad Maksum, menegaskan bahwa hukum memiliki keterkaitan erat dengan politik dan diplomasi. Ia menilai berbagai kebijakan nasional yang dijalankan pemerintah merupakan wujud nyata dari hasil diplomasi yang kuat di tingkat global. “Hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, yang di dalamnya ada diplomasi. Hukum adalah produk politik. Dalam buku yang ditulis oleh Bapak Ngasiman Djoyonegoro ini banyak pelajaran yang dapat diambil,” ujarnya.
Sementara itu, penulis buku Asta Cita Presiden Prabowo, Bapak Ngasiman Djoyonegoro, menyoroti pentingnya negara memiliki kekuatan yang diukur melalui empat instrumen utama, yaitu diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi (DIME). “Kerangka inilah yang dapat kita gunakan untuk menganalisis buku ini,” ujarnya. Ia menambahkan, karya tersebut merupakan bunga rampai yang memotret secara mendalam dinamika diplomasi dan pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Bapak Ngasiman atau yang akrab disapa Simon menjelaskan, sejak Bapak Prabowo terpilih sebagai presiden pada tahun 2024, arah politik luar negeri Indonesia semakin jelas dan terukur. Presiden Prabowo, menurutnya, berhasil membangun komunikasi strategis dengan berbagai kekuatan global tanpa kehilangan prinsip kemandirian politik luar negeri. “Presiden bisa melakukan lawatan dari China dan Amerika dalam satu rangkaian waktu. Indonesia tergabung dalam BRICS+ sekaligus diterima oleh G7. Padahal kedua belah pihak tersebut sedang berseteru. Presiden berhasil memainkan peran signifikan dan membuat nyata prinsip politik bebas aktif Indonesia,” tegasnya.
Sekretaris Umum PP ISNU, Bapak Wardi Taufiq, menambahkan bahwa pembahasan para pakar dalam forum ini menjadi agenda penting untuk memperkuat pemahaman publik di tengah derasnya arus informasi di media sosial. “Asta Cita harus kita maknai sebagai strategi epistemik. Dalam konteks diplomasi, kita berupaya agar Asta Cita tetap dalam koridor bebas aktif. Forum seperti ini bagian dari upaya mengantisipasi masa depan,” ujarnya.
Pakar diplomasi dari President University, Bapak Abdul Wahid Maktub, menyebutkan bahwa dinamika global kini menuntut pendekatan baru dalam melihat hubungan internasional. “Tatanan dunia telah berubah, realitas telah berubah. Teori lama tidak lagi relevan. Bahkan Samuel P. Huntington merevisi gagasan clash of civilisation menjadi alliance of civilisation,” jelasnya. Ia menilai banyak negara saat ini melakukan kesalahan kalkulasi geopolitik, seperti konflik Israel-Hamas dan ketegangan antara Amerika Serikat dengan China.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh pakar pertahanan nasional, Ibuk Stepi Anriani. Menurutnya, ketidakpastian global justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat politik bebas aktif yang diwariskan sejak era awal kemerdekaan. “Dunia kini terbagi antara great power, super power, dan regional power. Namun, Presiden Prabowo mampu menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak, termasuk dengan Presiden Trump di Amerika dan Presiden Xi Jinping di China,” ungkapnya.
Pengajar Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Atep Abdurofiq, menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat pertahanan nasional dari aspek geoekonomi. Ia menilai Indonesia kini berada di jalur yang tepat dengan memanfaatkan sumber daya alam strategis melalui hilirisasi. “Posisi Indonesia sangat sentral dalam pemanfaatan sumber daya mineral kritis. Kita sedang on the track untuk menjadikannya kekuatan ekonomi tanpa menjadi kutukan,” ujar Bapak Atep.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Hasanuddin Wahid, menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo telah berhasil menyeimbangkan antara hard power, soft power, dan smart power. “Indonesia telah memperkuat industri pertahanan dan meningkatkan alutsista. Secara soft power, diplomasi politik Presiden Prabowo menunjukkan pengalaman panjang dan kemampuan membaca situasi global,” tuturnya.
Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Laut Bidang Keamanan Laut, Bapak Dwi Sulaksono, juga menegaskan pentingnya kesiapan militer dalam menjaga perdamaian dunia. “Kalau kita mau membangun perdamaian, kita harus siap perang. Karena itu, militer terus memperkuat sistem persenjataan, terutama kapal laut, dan membangun integrasi antar-matra TNI,” ujarnya.
Diskusi yang digelar PP ISNU bersama UIN Jakarta ini menjadi bukti bahwa arah politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo semakin solid dan dihormati dunia. Melalui prinsip politik bebas aktif, Indonesia berhasil menegaskan posisi sebagai kekuatan penyeimbang global yang menjunjung perdamaian, kemandirian, dan kehormatan bangsa di tengah dinamika geopolitik internasional.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
