Pernyataan tersebut disampaikan Bapak Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025). Menurutnya, apabila pemerintah tidak menambah jumlah peternak baru, maka pasokan pangan untuk program MBG akan terancam tidak mencukupi.
“Kalau kita tidak ada peternak baru enam juta minimal tahun depan, kita akan shortage. Itu baru dua kali seminggu memberikan telur ayam. Kalau keinginan Bapak Presiden tiap minggu, maka kita butuh lebih banyak lagi,” ujar Bapak Dadan dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta program. Dalam satu dapur SPPG saja, diperlukan empat kandang ayam petelur dan sembilan kandang ayam pedaging sebagai sumber utama protein hewani.
Lebih lanjut, Bapak Dadan menuturkan bahwa kebutuhan pakan ayam juga sangat besar dan sebagian besar bergantung pada produksi jagung dalam negeri. “Untuk empat kandang petelur saja butuh 18 hektare luas panen jagung karena pakannya 50 persen harus jagung,” jelasnya.
Selain ayam dan telur, dapur MBG juga membutuhkan sumber pangan lain seperti buah dan ikan air tawar. Setiap dapur SPPG memerlukan sekitar 1,5 hektare kebun pisang untuk penyediaan buah dua kali seminggu serta 32 kolam lele apabila di wilayah tersebut masyarakat gemar mengonsumsi ikan lele.
Menurut Bapak Dadan, kebutuhan besar itu dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar dapur MBG. Ia menilai program ini dapat melahirkan wirausahawan baru di sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. “Dan ini saya kira potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa dibina oleh siapa pun untuk menemukan new entrepreneur di sekitar SPPG,” katanya.
BGN, lanjut Bapak Dadan, akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia agar pendanaan pembangunan peternakan dapat diarahkan langsung kepada masyarakat lokal. “Terkait yang pasok, saya setuju semuanya berbasis lokal. Kami nanti akan sampaikan ke Danantara agar uangnya membiayai masyarakat yang ada di sekitar SPPG,” ucapnya.
Ia menilai pendekatan berbasis lokal tersebut sangat penting agar masyarakat desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan MBG, mulai dari peternak ayam, pembudidaya ikan, hingga petani jagung dan pisang. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang aktif.
“Kita butuh juga minimal satu juta ayam pedaging baru untuk diternakkan. Kalau tidak, kita akan shortage juga. Demikian juga untuk sayuran dan bahan pangan lainnya,” imbuh Bapak Dadan.
Program MBG yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo diperkirakan akan meningkatkan konsumsi protein hewani nasional secara signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas, Bapak Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa investasi tersebut merupakan bagian dari strategi besar hilirisasi sektor pangan dan pertanian nasional. Ia menegaskan, pembangunan peternakan ayam terintegrasi di berbagai daerah akan dimulai setelah studi kelayakan rampung pada awal tahun 2026.
Kebutuhan tambahan untuk menopang program MBG, menurut Bapak Amran, mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun. Selain untuk menjaga pasokan, proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja baru di pedesaan dalam empat tahun ke depan.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor peternakan, pertanian, dan perikanan nasional.
