Dalam sambutannya, Bapak Mahyeldi menegaskan bahwa dinamika ekonomi global menuntut daerah bergerak lebih cepat. Ia menyatakan bahwa Sumbar harus berani mengambil langkah-langkah inovatif agar tidak tertinggal dari provinsi lain. “Dengan potensi alam, budaya, dan SDM yang kita miliki, Sumbar tidak boleh hanya mengikuti arus. Kita harus membuat lompatan dan menghadirkan terobosan,” ujar Bapak Mahyeldi saat menyampaikan paparan di hadapan peserta kegiatan.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah telah dirumuskan dalam RPJMD Sumbar 2025–2029 yang selaras dengan RPJMN. Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 7,3 persen pada 2029, dengan PDRB per kapita sebesar Rp94,85 juta. Menurutnya, target tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp80–120 triliun dalam empat tahun ke depan, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sangat penting.
Meski demikian, Bapak Mahyeldi mengakui terdapat tantangan besar seperti ruang fiskal yang terbatas. Ia menegaskan bahwa masyarakat Sumbar memiliki keteguhan untuk menghadapi keadaan sulit. “Tantangannya berat. Ruang fiskal sempit, kebutuhan besar. Tapi orang Minang tidak pernah kalah oleh keadaan. Kita lahir dari tanah subur dengan keteguhan lebih kuat dari batu karang,” kata Bapak Mahyeldi dalam suasana forum yang disimak peserta dengan penuh perhatian.
Gubernur kemudian memaparkan tiga fondasi utama pembangunan yang akan menjadi arah strategis Sumbar. Pertama, penyusunan misi jangka panjang yang fokus pada pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi hijau. Kedua, penguatan inovasi digital serta kolaborasi lintas sektor demi mendukung percepatan transformasi. Ketiga, peningkatan efisiensi dan akuntabilitas agar pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bapak Mahyeldi merinci strategi penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui lima langkah kunci. Langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas investasi, reformasi regulasi perizinan, digitalisasi ekonomi terutama bagi UMKM dan petani, revitalisasi infrastruktur strategis, serta penguatan SDM dan kewirausahaan. Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata akan menjadi lokomotif ekonomi baru karena memiliki efek pengganda yang kuat.
Data BPS turut disampaikan sebagai gambaran kondisi ekonomi Sumbar saat ini. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB yakni 21,76 persen, disusul oleh sektor perdagangan sebesar 16,41 persen yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM. Dengan demikian, kebijakan percepatan pertumbuhan akan tetap berpijak pada karakter ekonomi daerah yang berbasis masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi membangun martabat rakyat. Dengan kerja keras dan kebersamaan, Sumbar bisa menjadi kekuatan ekonomi utama di Sumatera dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045,” ujar Bapak Mahyeldi mengakhiri pemaparannya di hadapan peserta.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Bapak Mohamad Abdul Majid Ikram, menekankan pentingnya data lapangan sebagai basis penyusunan rekomendasi kebijakan. Ia menyebut bahwa kebijakan harus dibangun berdasarkan fakta dan dinamika riil yang terjadi di tengah masyarakat. “Kebijakan yang dihasilkan dari Temu Responden ini tidak hanya bersandar pada teori ataupun asumsi, tetapi berpijak pada fakta dan dinamika yang benar-benar terjadi di lapangan,” kata Bapak Majid dalam sesi penyampaian hasil laporan.
Ia memastikan bahwa sinergi antara BI dan pemerintah daerah akan terus diperkuat. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan demikian, kebijakan yang disusun diharapkan mampu merespons tantangan dan perubahan ekonomi secara lebih tepat.
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bank Indonesia menegaskan komitmen bersama dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kokoh. Harapannya, kolaborasi tersebut mampu memberikan dorongan signifikan bagi kebangkitan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun mendatang.
