Dalam sesi pemaparan, Bapak Vasko menegaskan bahwa Pemprov Sumbar memilih strategi integratif dalam pengelolaan informasi publik. Ia menjelaskan bahwa Pemprov tidak lagi memperbanyak aplikasi layanan, melainkan menggabungkan seluruh kanal informasi ke dalam satu dashboard tematik. “Layanan kita tidak banyak karena semuanya sudah terintegrasi. Aplikasi yang ada tidak lagi berdiri sendiri, tetapi digabungkan dalam satu dashboard sehingga kebutuhan masyarakat bisa diakses dari satu pintu,” ujar Bapak Vasko saat mempresentasikan materi di hadapan panel penilai.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut dilakukan untuk mempercepat akses informasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Seluruh informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai platform kini dikonsolidasikan dalam satu tampilan yang lebih mudah digunakan. Publik dapat memperoleh data yang dibutuhkan tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau sistem, sehingga transparansi dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.
Salah satu keunggulan utama yang disampaikan adalah keterbukaan dashboard pembangunan daerah yang dapat diakses tanpa login. Bapak Vasko menjelaskan bahwa sejumlah daerah lain memiliki dashboard serupa, namun umumnya dibatasi oleh sistem login pengguna. “Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran daerah, capaian fisik, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah bisa dilihat masyarakat kapan pun,” katanya dalam suasana pemaparan yang disimak panel secara antusias.
Pemprov Sumbar menampilkan data kinerja OPD secara apa adanya, mulai dari yang berkinerja terbaik hingga terendah. Menurut Bapak Vasko, langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat transparansi dan memberi ruang bagi masyarakat menilai kinerja pemerintah secara objektif. “Selain masyarakat, Ombudsman juga dapat mengikuti perkembangan ini sebagai bagian dari pengawasan eksternal,” katanya menegaskan.
Selain dashboard pembangunan, Pemprov juga memaparkan keterbukaan data pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA dan SMK. Melalui sistem ini, seluruh proses seleksi ditampilkan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan penerimaan siswa baru dengan jelas. Pemprov menilai bahwa transparansi PPDB adalah elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Pada bidang kebencanaan, Pemprov memasukkan informasi mengenai potensi bencana, data kejadian, dan upaya mitigasi dalam dashboard. Bapak Vasko menyebut bahwa langkah tersebut penting karena Sumbar merupakan wilayah rawan bencana yang memerlukan pemantauan ketat. Informasi tersebut dapat diakses terbuka sehingga masyarakat mengetahui kondisi daerah secara cepat dan akurat.
Pemprov turut menambahkan fitur portal lowongan pekerjaan serta data sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari integrasi informasi publik. Salah satu program yang disampaikan adalah penyediaan wifi gratis di 119 sekolah yang dapat dimanfaatkan siswa dan masyarakat sekitar. “Fasilitas ini tidak hanya dimanfaatkan siswa, tetapi juga dapat diakses masyarakat di sekitar sekolah. Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat,” kata Bapak Vasko.
Menutup pemaparannya, Bapak Vasko menekankan bahwa seluruh inovasi ini bertujuan menempatkan masyarakat sebagai pengawas aktif jalannya pemerintahan. Ia menyatakan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi untuk membangun ekosistem pemerintahan yang akuntabel. “Kami ingin informasi ini benar-benar bisa dilihat publik secara langsung dan terbuka,” tuturnya.
Dengan pemaparan tersebut, Pemprov Sumbar mempertegas komitmen memperkuat transparansi melalui teknologi yang mudah diakses dan ramah publik. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat.
