Hal tersebut disampaikan Bapak Mahyeldi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar. Kegiatan itu digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Kota Padang, pada Selasa, 27 Januari 2026. Rapat berlangsung dalam suasana formal dan evaluatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bapak Mahyeldi mengapresiasi hasil kajian Ombudsman RI terkait pengelolaan pengaduan masyarakat di Sumbar. Ia menyebutkan bahwa secara umum hasil evaluasi menunjukkan capaian yang cukup baik dan mengalami peningkatan. “Alhamdulillah, hari ini Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyampaikan hasil kajian terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat, dan secara umum hasilnya cukup baik. Ini menunjukkan bahwa pendampingan Ombudsman memberi dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik,” ujar Bapak Mahyeldi.
Gubernur menjelaskan bahwa pendampingan Ombudsman bertujuan memastikan setiap OPD mampu mengelola pengaduan masyarakat secara profesional dan responsif. Pengelolaan tersebut diharapkan dilakukan secara transparan, baik melalui layanan pengaduan daring maupun layanan tatap muka. Menurutnya, sistem pengaduan yang tertata akan mempercepat tindak lanjut serta memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kita harapkan semakin banyak OPD yang memiliki unit pengaduan sendiri. Dengan pendampingan Ombudsman, pengelolaan pengaduan bisa lebih tertata, cepat ditindaklanjuti, dan benar-benar memberi solusi bagi masyarakat,” jelas Bapak Mahyeldi. Ia menegaskan bahwa keberadaan unit pengaduan mandiri merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Mahyeldi juga menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti meskipun Sumbar tengah menghadapi situasi duka akibat bencana hidrometeorologi. Ia menilai bahwa keberlanjutan pelayanan justru semakin penting dalam kondisi darurat. “Pascabencana pelayanan harus tetap berjalan. Justru di situasi seperti ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Bapak Adel Wahidi, menegaskan komitmen Ombudsman dalam mendukung pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa penguatan sistem pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi nasional. Menurutnya, sistem tersebut harus berorientasi pada kepuasan publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
“Kami terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan tersebut meliputi asistensi pembentukan unit pengaduan di OPD, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,” ujar Bapak Adel Wahidi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Ombudsman RI dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, hadir sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, antara lain Kepala Biro Administrasi Pimpinan Bapak Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Pemerintahan Bapak Edzedin Zein, serta Kepala Biro Organisasi Ibuk Dina. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Sumbar terus meningkat secara berkelanjutan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sumber: Humas Sumbar
