Kabasurau.co.id: PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) guna membahas solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat pascabencana. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026), dalam suasana dialog terbuka dan konstruktif. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, menjelaskan bahwa pertemuan ini difokuskan pada pencarian solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang masih dirasakan oleh sebagian warga. Ia menyampaikan bahwa secara umum pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang telah menunjukkan peningkatan signifikan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pertemuan bersama jajaran BPBPK Sumbar di rumah dinasnya.
“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujar Bapak Fadly Amran dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemko Padang tidak ingin ada warga yang kesulitan memperoleh air bersih, terutama pascabencana.
Lebih lanjut, Bapak Fadly Amran menyampaikan bahwa salah satu alternatif solusi yang dibahas adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Pemko Padang, kebutuhan sumur bor di wilayah kota masih cukup besar. Opsi ini dinilai sebagai langkah cepat untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat yang belum terlayani optimal.
“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini, sebagai solusi jangka pendek,” jelas Bapak Fadly Amran. Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai teknis sangat dibutuhkan agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBPK Sumbar, Ibuk Maria Doeni Isa, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung upaya Pemko Padang dalam penyediaan air bersih. Ia mengungkapkan bahwa BPBPK Sumbar juga telah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih memang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, meskipun suatu wilayah bukan daerah layanan PDAM, apabila sumber air terdekat memungkinkan, dapat dilakukan pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat. Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan atau toren, seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman,” ujar Ibuk Maria Doeni Isa. Ia menegaskan bahwa BPBPK Sumbar akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemko Padang untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat sinergi antara Pemko Padang dan BPBPK Sumbar. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah optimistis persoalan air bersih pascabencana dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. Pemko Padang berkomitmen untuk terus mengupayakan pelayanan dasar yang merata demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang.
Sumber: Humas Kota Padang
