Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa percepatan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menyebutkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci keberhasilan program pemulihan. Sejumlah kementerian teknis dilibatkan dalam pembangunan hunian tetap, perbaikan fasilitas umum, serta pemulihan infrastruktur dasar.
Menurut Tito, pendekatan kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah agar aktif memantau pelaksanaan program rehabilitasi dan melaporkan perkembangan secara berkala. Evaluasi rutin dilakukan guna memastikan target penyelesaian berjalan sesuai rencana.
Dengan koordinasi yang solid, pemerintah optimistis proses rekonstruksi di wilayah terdampak, termasuk di Sumatera Barat, dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Sumber: Detik.com
