Dalam suasana penyampaian keterangan kepada media pada awal pekan, Bapak Dedi menjelaskan bahwa Iran memiliki anggaran negara sekitar Rp1.000 triliun untuk melayani populasi kurang lebih 92 juta jiwa. Menurutnya, besaran anggaran tersebut tergolong efisien jika dibandingkan dengan tantangan ekonomi yang dihadapi. Ia menekankan bahwa meskipun mendapat tekanan internasional, Iran tetap mampu membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara berkelanjutan.
Bapak Dedi juga menyoroti faktor kesederhanaan para pemimpin dan ulama di Iran yang dinilai berpengaruh terhadap solidaritas masyarakat. Dalam pernyataannya pada kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa gaya hidup sederhana para pemimpin menciptakan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. “Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa,” ujar Bapak Dedi dalam suasana diskusi yang berlangsung santai namun serius.
Lebih lanjut, Bapak Dedi menilai kemampuan Iran dalam mengembangkan teknologi secara mandiri menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menyampaikan bahwa kemandirian teknologi memberikan kekuatan strategis bagi suatu bangsa dalam menghadapi tekanan global. “Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” katanya menegaskan dalam pernyataan tersebut.
Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, Bapak Dedi juga menyinggung kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan. Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Dalam penjelasannya, Bapak Dedi memaparkan sejumlah langkah efisiensi yang telah diterapkan di Jawa Barat. Langkah tersebut antara lain pengurangan belanja rutin di berbagai dinas serta penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mampu menekan pengeluaran pemerintah secara signifikan.
Bapak Dedi juga menegaskan bahwa surplus anggaran bukanlah tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa anggaran harus difokuskan untuk pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. “Saya memimpin Jawa Barat dengan anggaran sekitar Rp26 triliun, tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, membangun jalan sampai pelosok, serta menyiapkan generasi muda untuk kuliah di bidang teknologi,” ujarnya dalam suasana pemaparan kebijakan.
Sebagai penutup, Bapak Dedi menyampaikan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan masa depan. Ia menilai bahwa kemandirian dan efisiensi merupakan kunci penting dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: CNBC Indonesia
