Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-51-2026 tentang Penetapan Komisioner KPID Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026–2029. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa masa jabatan anggota KPID ditetapkan selama tiga tahun. Adapun tujuh komisioner yang dilantik yakni Bapak Nofal Wiska, Bapak Jimmy Syah Putra Ginting, Bapak Yusrin Trinanda, Bapak Riki Chandra, Bapak Jonnedi, Bapak Yogi Afriadi, dan Bapak Oldsan Bayu Pradipta.
Dalam suasana pelantikan yang berlangsung tertib dan penuh khidmat, Bapak Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menegaskan bahwa KPID memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penyiaran di ruang publik. Ia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mempercepat arus informasi yang beredar di masyarakat. “Perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin cepat. Karena itu, peran KPID menjadi sangat penting untuk memastikan penyiaran tetap sehat, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bapak Mahyeldi saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Bapak Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai komisioner. Ia menilai bahwa tantangan dunia penyiaran tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kualitas konten yang harus selaras dengan nilai agama, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran.
Lebih lanjut, Bapak Mahyeldi berharap para komisioner yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan penyiaran di Sumbar dapat berkembang secara sehat dan berdaya saing.
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, , dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa KPID merupakan perpanjangan tangan KPI di daerah yang memiliki tanggung jawab besar. Ia menegaskan bahwa KPID harus memastikan ekosistem penyiaran berjalan sesuai regulasi serta berpihak pada kepentingan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam suasana acara pelantikan yang berlangsung resmi dan penuh perhatian dari para undangan.
Bapak Amin Shabana juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan serta peningkatan literasi media di tengah masyarakat. Ia menilai perkembangan dunia penyiaran yang semakin kompleks menuntut peran aktif KPID dalam memberikan edukasi kepada publik. “Tantangan ke depan akan semakin berat, mari kita bahu membahu menjaga ekosistem penyiaran berjalan sesuai regulasi,” tegas Bapak Amin dalam sambutannya.
Sebagai penutup, Bapak Amin turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas KPID. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPID terus ditingkatkan demi menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, dan tetap menjaga nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi informasi. Dengan pelantikan ini, diharapkan KPID Sumbar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi kepentingan masyarakat luas.
Sumber: Humas Sumbar
