Kabasurau.co.id: Jakarta — Pemerintah membuka kemungkinan melakukan efisiensi pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah antisipatif apabila defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melampaui batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tetap akan dilindungi. (8/3/2026).
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut masih berada dalam tahap skenario kebijakan. Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta pada Jumat (27/3/2026), Bapak Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global, termasuk potensi kenaikan harga energi yang dapat memberi tekanan pada APBN. Ia menegaskan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
“Ini masih skenario untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Kami harus siap dengan berbagai kemungkinan, terutama jika tekanan global semakin meningkat,” ujar Bapak Purbaya dalam suasana diskusi ekonomi bersama sejumlah jurnalis di kawasan pusat pemerintahan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil langkah reaktif, melainkan menyiapkan kebijakan yang terukur dan berbasis data. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.
Pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyasar komponen inti program MBG. Program yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan akan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan sosial tetap berjalan optimal di tengah tekanan fiskal.
Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan opsi penyesuaian atau penjadwalan ulang sejumlah proyek infrastruktur, khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Langkah ini dipandang sebagai alternatif untuk mengurangi beban anggaran tanpa mengganggu program sosial yang bersifat mendesak. Evaluasi terhadap proyek-proyek tersebut akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya terhadap perekonomian.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap berada dalam batas aman sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk menyeimbangkan antara disiplin anggaran dan keberlanjutan program prioritas bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Sumber: CNBC Indonesia



