Hal tersebut disampaikan Bapak Fadly Amran usai rapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang pada Senin (27/10/2025). Dalam keterangan resminya, ia menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kota Padang untuk tetap memprioritaskan pelayanan publik meskipun terjadi penyesuaian anggaran. “Kami tetap fokus pada pelayanan publik. Program BPJS gratis, pendidikan, dan bantuan sosial tidak akan kami hentikan,” ujarnya dengan tegas.
Suasana rapat berlangsung serius namun penuh kehati-hatian dalam merumuskan langkah strategis menghadapi pengurangan dana tersebut. Pemerintah Kota Padang bersama DPRD membahas sejumlah opsi efisiensi tanpa mengganggu jalannya program sosial dan pembangunan prioritas.
Menurut Bapak Fadly Amran, Pemko Padang akan menerapkan strategi efisiensi anggaran yang terukur serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup kekurangan dana. Upaya ini dilakukan agar roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tidak terdampak oleh pemangkasan anggaran dari pusat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program non-prioritas untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan langkah ini, Pemko Padang berharap dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mempertahankan kualitas layanan publik bagi warga kota.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Padang optimistis dapat melewati tantangan fiskal tahun 2026 tanpa harus mengorbankan program strategis yang telah berjalan. Penguatan kemandirian fiskal dan efisiensi belanja diharapkan menjadi kunci bagi Padang untuk tetap bergerak maju sebagai kota yang tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
