Dalam keterangannya kepada wartawan di Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin (10/11/2025), Bapak Purbaya menjelaskan bahwa rencana penggunaan dana hasil korupsi itu masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah. Ia menegaskan, pembahasan masih sebatas garis besar dan belum mencapai tahap teknis detail.
“Itu masih didiskusikan untuk detailnya. Saat ini masih garis-garis besarnya,” ujar Bapak Purbaya saat ditemui usai kegiatan di kampus Universitas Airlangga. Ia menyebutkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait.
Lebih lanjut, Bapak Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengirimkan tim negosiasi ke Tiongkok untuk membicarakan mekanisme pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut. Menurutnya, langkah itu penting agar skema pembayaran bisa disepakati bersama secara transparan dan adil bagi kedua pihak.
“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk mendiskusikan seperti apa pembayarannya,” tuturnya. Ia juga menambahkan keinginannya untuk turut serta dalam proses negosiasi agar bisa memahami langsung dinamika pembahasan dengan pihak Tiongkok.
“Kalau saya diajak, biar saya tahu langsung diskusinya seperti apa,” kata Bapak Purbaya menegaskan.
Sebelumnya, Presiden Bapak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang digarap melalui kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, proyek ini bukan hanya sekadar sarana transportasi modern, tetapi juga simbol kolaborasi ekonomi dan transfer teknologi antara kedua negara.
Bapak Prabowo juga menegaskan bahwa utang proyek tersebut tidak menjadi beban berat bagi keuangan negara. Pemerintah, kata dia, akan membayar kewajiban sebesar Rp 1,2 triliun per tahun menggunakan dana hasil korupsi yang telah dikembalikan ke kas negara oleh aparat penegak hukum.
Pemerintah menilai langkah ini sebagai upaya optimalisasi aset hasil korupsi untuk kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, dana negara yang sebelumnya dirugikan kini dapat digunakan kembali untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang strategis.
Dengan pembahasan yang terus berjalan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
