Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari sinergi antar-BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pangan. Penugasan ini disampaikan dalam kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/11/2025).
“Karena kita dari BUMN, pasti yang akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN karya untuk mengerjakan pembangunan 100 gudang Bulog,” ujar Bapak Rizal saat memberikan keterangan di sela acara tersebut.
Lebih lanjut, Bapak Rizal menargetkan pembangunan seluruh gudang dapat rampung dalam waktu satu tahun. Namun, ia mengakui adanya potensi kendala di lapangan seperti keterbatasan material, faktor cuaca, dan kondisi alam yang bisa mempengaruhi proses penyelesaian proyek.
“Kita inginnya sih 100 gudang itu setahun jadi. Tapi kan kita nggak tahu kendala di lapangan, seperti masalah material atau cuaca. Itu di luar batas kemampuan kita. Kalau manajemen dan teknis lainnya, itu masih bisa kita atur,” jelasnya.
Gudang-gudang baru tersebut akan diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Bapak Rizal, sejumlah daerah seperti Nias Selatan dan Morotai menjadi prioritas karena kerap mengalami kendala distribusi pangan akibat kondisi geografis.
“Contohnya di Nias Selatan dan Morotai, kalau musim pasang atau musim barat, kapal tidak bisa berlayar ke sana. Karena itu perlu gudang agar stok pangan tetap tersedia, sementara di sana belum ada fasilitasnya. Nah, ini yang jadi prioritas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kapasitas gudang yang akan dibangun bervariasi, mulai dari 1.000 hingga 7.000 ton. Penentuan kapasitas ditentukan berdasarkan potensi produksi pangan di wilayah masing-masing.
“Proyeksinya dilihat dari apakah daerah itu sumber lumbung pangan atau tidak. Kalau lumbung besar, kita bangun gudang besar. Tapi kalau bukan penghasil utama, maka cukup gudang kecil saja,” paparnya.
Pembangunan 100 gudang baru Bulog ini telah memperoleh Surat Keputusan Bersama (SKB) dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, menuturkan bahwa setelah SKB diterbitkan, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pembangunan gudang. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas keluhan petani terkait keterbatasan daya serap hasil panen.
“Setelah SKB, harus ada Perpres, seperti juga program Kopdes. Ini memang dua tahap sesuai dengan Undang-Undang BUMN yang baru. Agak rumit, tapi harus kita ikuti. Program ini menjadi jawaban atas keluhan petani dan masyarakat soal percepatan penyerapan gabah,” ujar Bapak Zulkifli dalam sambutannya.
Pembangunan 100 gudang baru ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjamin stabilitas harga beras dan jagung. Pemerintah optimistis proyek ini dapat mempercepat distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
