Instruksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. Mhd Lutfi, saat memimpin rapat melalui zoom meeting bersama Bupati Agam, pimpinan OPD, dan para camat pada Selasa (25/11). Beliau menegaskan bahwa status kebencanaan di beberapa kecamatan kini telah ditetapkan sebagai darurat sehingga mekanisme penanganan harus dilakukan secara terstruktur dan cepat.
“Pembentukan posko tanggap darurat di kecamatan akan mempercepat pendataan, karena bencana yang melanda beberapa kecamatan telah ditetapkan berstatus darurat bencana,” ujar Bapak Mhd Lutfi dalam rapat tersebut.
Beliau juga menyampaikan bahwa posko tingkat kecamatan harus rutin melaporkan kondisi wilayahnya kepada posko utama tingkat kabupaten. Saat ini, posko kabupaten difokuskan pada dua titik, yaitu di Lubuk Basung dan Banuhampu sebagai pusat koordinasi utama.
Selain itu, beliau menambahkan bahwa jika diperlukan, pembentukan posko bisa diperluas hingga tingkat nagari agar lebih dekat dengan wilayah terdampak. Hal ini bertujuan agar respon penanganan darurat lebih cepat dan sesuai kebutuhan lapangan.
“Sebab kondisi saat ini memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, baik longsor, banjir maupun pohon tumbang. Ini perlu kita waspadai bersama,” tegas Bapak Mhd Lutfi.
Pemerintah kecamatan juga diminta melakukan pendataan ulang terhadap warga yang telah dievakuasi serta memastikan kebutuhan logistik mereka terpenuhi. Hingga laporan terkini, beberapa wilayah telah melakukan proses evakuasi terhadap penduduk yang terdampak kondisi cuaca ekstrem.
“Hingga kini sudah ada beberapa titik warga yang dievakuasi. Kita harap para camat mengidentifikasinya kembali,” tambah beliau.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) diminta melakukan pendataan kerusakan dan kerugian. Identifikasi menyeluruh sangat diperlukan guna memastikan langkah penanganan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Agam berharap upaya penanganan bencana dapat berjalan lebih maksimal. Pemerintah menargetkan respon cepat dan tepat sasaran agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
