Kabasurau.co.id: Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji kebijakan pemberian bibit pohon sebagai salah satu syarat bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan penguatan gerakan penghijauan di Ranah Minang. Langkah tersebut juga diharapkan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam pemulihan ekologi daerah yang kerap terdampak bencana hidrometeorologi.
Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa gagasan tersebut merupakan penguatan dari kebijakan yang selama ini telah dijalankan oleh Kementerian Agama. Menurutnya, praktik wakaf pohon oleh pasangan pengantin dapat menjadi budaya baru yang bernilai ibadah sekaligus berdampak ekologis. “Karena itu kita sudah mengambil kebijakan, apa yang selama ini juga dilakukan oleh Kementerian Agama, yakni mendorong pengantin untuk mewakafkan pohon. Kalau satu pasangan minimal dua pohon, minimal, insya Allah,” ujar Bapak Mahyeldi saat diwawancarai, Kamis (22/1/2026).
Lebih lanjut, Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa gerakan wakaf pohon oleh pengantin diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menjaga keseimbangan alam. Sumatera Barat, kata dia, menghadapi tantangan serius berupa banjir dan longsor akibat degradasi lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat melalui penanaman pohon menjadi langkah strategis yang harus diperkuat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Muharlion, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi gerakan penghijauan di Sumatera Barat. Ia menilai gerakan tersebut harus terus digalakkan dan diperluas agar dampaknya semakin terasa. “Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah menginisiasi gerakan ini. Ini adalah gerakan yang harus terus kita galakkan, termasuk gagasan yang didorong oleh Semen Padang, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Bapak Muharlion dalam keterangannya.
Menurut Bapak Muharlion, gerakan penanaman pohon tidak seharusnya terbatas pada pasangan yang akan menikah. Ia mendorong agar seluruh masyarakat turut berpartisipasi melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. “Kalau penduduk Sumatera Barat ada lebih dari tiga juta jiwa, lalu masing-masing berkontribusi menanam satu pohon saja, saya kira itu tidak berat, apalagi langsung ditanam,” katanya. Ia menambahkan, jika gerakan ini terus dikembangkan, Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, akan kembali hijau dan lebih lestari.
Bapak Muharlion juga secara tegas menyatakan dukungannya terhadap inisiasi Gubernur Sumatera Barat yang mengaitkan syarat pernikahan dengan pemberian bibit pohon. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi motor penggerak lokal dalam menjaga lingkungan. “Saya sangat mendukung. Tidak berat sebenarnya, berapa harga sebuah pohon. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah, ini juga bagian dari sedekah jariah. Apa yang kita tanam hari ini, manfaatnya akan dirasakan oleh anak-anak kita di masa depan,” tutupnya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama berbagai elemen masyarakat meluncurkan Gerakan Sejuta Pohon untuk Sumbar. Kegiatan peluncuran ini digelar di kawasan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (22/1/2026). Program ini ditujukan sebagai upaya pemulihan ekologis pascabencana sekaligus mitigasi risiko banjir dan longsor di masa mendatang, terutama di daerah aliran sungai yang rawan bencana.
Dalam kegiatan tersebut, Bapak Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Gerakan Sejuta Pohon merupakan inisiatif kolaboratif lintas sektor. Kegiatan ini melibatkan organisasi non-pemerintah, mahasiswa, komunitas lingkungan, organisasi kemasyarakatan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sumatera Barat. “Ini adalah inisiasi yang sangat baik. Hari ini kita mulai gerakan penanaman sejuta pohon di Sumatera Barat dan insya Allah akan berlanjut secara berkesinambungan,” ujar Bapak Mahyeldi saat memberikan sambutan di lokasi kegiatan.
Bapak Mahyeldi menjelaskan bahwa jenis tanaman yang ditanam tidak hanya berupa tanaman pelindung, tetapi juga tanaman produktif seperti jengkol, durian, kaliandra, dan bambu. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberlanjutan perawatan pascatanam. “Yang paling penting adalah setelah penanaman ada yang merawat dan menjaganya. Jika ada tanaman yang mati, harus disisip dengan yang baru agar kawasan tersebut tetap terjaga,” katanya.
Menutup rangkaian kegiatan, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa penanaman pohon merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan air dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Ia menyebutkan bahwa Kota Padang mulai menghadapi tantangan kekurangan air, sementara potensi banjir dan longsor masih tinggi, terutama menjelang puncak musim hujan pada Maret mendatang. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Gerakan Sejuta Pohon diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan lingkungan Sumatera Barat di masa depan.
Sumber: Radio Ranah Minang
