Kabasurau.co.id: Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Pembentukan satgas ini diumumkan usai Presiden memimpin retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi, menyampaikan langsung keputusan Presiden tersebut dalam keterangan pers kepada awak media. Dalam suasana resmi selepas kegiatan retret kabinet, Bapak Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden telah menunjuk jajaran pimpinan satgas secara khusus. “Dan beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sebagai ketua satgas yang didampingi oleh wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon,” ujar Bapak Prasetyo saat memberikan pernyataan, Selasa siang.
Lebih lanjut, Bapak Prasetyo menambahkan bahwa satgas juga akan diperkuat oleh dewan pengarah guna memastikan arah kebijakan berjalan selaras dengan prioritas nasional. Dewan pengarah tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Pratikno. Menurut Bapak Prasetyo, Presiden Prabowo meyakini pengalaman dan kapasitas Bapak Tito Karnavian mampu memastikan kerja satgas berlangsung efektif dan terkoordinasi dengan baik di lapangan.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Bapak Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam keterangan terpisah usai menerima penugasan dari Presiden. “Ya, setelah pemulihan infrastruktur pendidikan, pemerintahan yang belum berjalan, dan masalah perumahan, kemudian fasilitas kesehatan serta layanan publik. Ya semua,” kata Bapak Tito dengan nada tegas.
Bapak Tito menegaskan bahwa satgas akan bekerja secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Ia menyebutkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih secara normal. Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak.
Dengan pembentukan satgas ini, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Langkah ini sekaligus menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah rawan bencana.
Sumber: CNBC Indonesia
