Penetapan status darurat bencana dilakukan Bapak John Kenedy Azis (JKA) setelah menerima laporan lengkap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Keputusan tersebut berlandaskan pada analisis dampak bencana, keterbatasan sumber daya yang tersedia, serta urgensi kebutuhan penanganan cepat dan terukur. Langkah ini diharapkan mempercepat respon penanganan sekaligus mempermudah koordinasi lintas sektor.
Dalam keterangannya pada Senin (24/11/2025), Bapak JKA menyampaikan instruksi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk turun langsung membantu masyarakat, terutama mereka yang masih bertahan di lokasi pengungsian. “Semua personel terkait harus bergerak cepat, fokus pada keselamatan warga dan penanganan darurat,” ujar Bapak JKA saat meninjau lokasi banjir. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan dampak bencana.
Selain itu, Bapak JKA juga mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Pemerintah daerah meminta warga mengikuti arahan petugas lapangan demi menghindari risiko yang lebih besar. Pihaknya juga menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat.
Sebagai upaya pemulihan cepat, pemerintah daerah telah mendirikan delapan dapur umum darurat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan 2.000 paket makanan siap saji yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah terdampak. Bantuan logistik tambahan seperti beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya juga dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pengungsi.
Selain bantuan logistik, Bapak JKA turut memimpin proses evakuasi warga di sejumlah lokasi terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan jangka panjang, mengingat sumber penyebab banjir berasal dari sungai yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatra V. Beliau menyebut gotong royong pembersihan sungai telah dilakukan sebelumnya, namun belum menghasilkan perbaikan signifikan.
“Pemerintah setempat bersama pihak terkait telah melaksanakan gotong royong untuk membersihkan sungai salah satunya Sungai Batang Ulakan beberapa bulan lalu agar aliran air bisa lancar, namun hal itu belum membuahkan hasil maksimal karena banjir kembali terjadi,” kata Bapak JKA dalam peninjauan lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Bapak Rudy Repenal, menyatakan bahwa data sementara mencatat belasan titik lokasi terdampak banjir dan longsor dalam tiga hari terakhir. “Itu masih data sementara, kami masih mendata karena data bisa berubah seiring dengan cuaca ekstrem yang masih berlanjut,” ujarnya saat ditemui di posko penanganan bencana. Menurutnya, pendataan lanjutan masih diperlukan untuk menentukan langkah pemulihan berikutnya.
BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih akan berlangsung hingga 27 November 2025. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyebut pihaknya terus berupaya memastikan penanganan yang optimal sambil menyusun strategi jangka panjang untuk mencegah banjir serupa di masa mendatang. Meski tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, pemerintah menilai dampak sosial dan infrastruktur cukup signifikan.
Penetapan status darurat bencana ini menjadi langkah penting dalam memastikan percepatan penanganan banjir dan longsor di Padang Pariaman. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat tetap waspada dan saling membantu, hingga kondisi kembali pulih dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali.
