Kabasurau.co.id: AGAM — Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Pratikno, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peresmian hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana alam serta peninjauan progres pemulihan pascabencana di sejumlah daerah.
Peresmian hunian sementara dipusatkan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dan dilaksanakan secara luring serta daring. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah daerah terdampak lainnya, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Suasana peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri unsur pemerintah pusat, daerah, serta perwakilan masyarakat terdampak bencana.
Sebelum peresmian huntara, Bapak Menko PMK Pratikno bersama rombongan mengikuti pertemuan paparan progres penanganan bencana di Sumatera Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam dan dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bapak Letjen TNI Dr. Suharyanto, Gubernur Sumbar Bapak Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Bapak Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Bapak Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, para deputi Kemenko PMK, unsur TNI dan Polri, serta kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera Barat.
Dalam arahannya pada pertemuan tersebut, Bapak Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi terdampak di Pulau Sumatera. Satgas ini bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pemulihan pascabencana.
Bapak Pratikno menegaskan bahwa Presiden mengarahkan agar proses pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Pemulihan harus dilakukan dengan pendekatan membangun lebih baik dan lebih aman guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
“Presiden mengarahkan agar pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat, termasuk data geospasial dan by name by address, agar pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana,” ujar Bapak Pratikno saat memberikan arahan.
Ia juga menjelaskan mekanisme kerja penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera. Pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut turut didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan keakuratan data.
Sementara itu, Kepala BNPB Bapak Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan darurat di Sumatera Barat terus berjalan sesuai rencana. Sejumlah jembatan darurat, seperti jembatan Bailey dan Aramco, dilaporkan hampir rampung, serta ratusan alat berat dari pemerintah pusat telah dikerahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
Bapak Suharyanto juga memastikan ketersediaan logistik bagi masyarakat terdampak masih dalam kondisi aman. Distribusi bantuan kini dilakukan melalui jalur darat setelah posko logistik di Bandara Internasional Minangkabau ditutup. Ia menambahkan bahwa layanan dasar, seperti listrik, komunikasi, air bersih, layanan kesehatan, serta pasokan BBM dan LPG, telah hampir pulih sepenuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa total estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp33 triliun. Dampak bencana tersebut dirasakan oleh 15 kabupaten dan kota, dengan tingkat kerusakan tertinggi berada di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman.
“Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial dan pendidikan, ekonomi pertanian dan perkebunan, serta lintas sektor untuk pengurangan risiko bencana,” ungkap Bapak Mahyeldi dalam paparannya.
Gubernur Sumbar juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Langkah tersebut dinilai strategis sebagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi ancaman banjir dan lahar dingin di masa mendatang. Ia berharap pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat sepenuhnya bersumber dari APBN serta meminta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah agar perbaikan infrastruktur dapat segera dilaksanakan.
Dengan diresmikannya hunian sementara ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana dapat segera melanjutkan kehidupan secara lebih layak dan aman. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.
Sumber: Humas Sumbar
