Upaya percepatan pemulihan fasilitas kesehatan tersebut dikemukakan oleh Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Menurutnya, pemulihan layanan kesehatan menjadi prioritas utama setelah bencana besar yang melanda tiga provinsi selama akhir November hingga Desember 2025.
“Pemulihan layanan kesehatan pascabencana ini tidak hanya untuk memulihkan infrastruktur, tetapi juga untuk melindungi masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan medis esensial,” ujar Bapak Budi Gunadi di hadapan awak media. Ia menyatakan bahwa seluruh fasilitas kesehatan yang sempat terdampak banjir akan dilakukan upaya perbaikan secara bertahap.
Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 867 puskesmas di tiga provinsi tersebut sempat mengalami dampak bencana, dengan beberapa unit bahkan harus menghentikan sementara operasionalnya akibat kerusakan parah dan terendam banjir.
Dalam proses pemulihan, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah setempat untuk mempercepat perbaikan fasilitas, pembangunan kembali infrastruktur kesehatan yang rusak, serta penyediaan tenaga medis dan logistik yang diperlukan.
Meskipun beberapa fasilitas kesehatan sudah kembali membuka layanan dasar kepada masyarakat sejak awal Januari 2026, Bapak Budi Gunadi mengingatkan bahwa proses pemulihan penuh—termasuk perbaikan alat medis, sarana sanitasi, dan ruang pelayanan—masih berlanjut hingga target waktu yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran tambahan dan mengajukan dukungan penganggaran lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan proses pemulihan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kembalinya layanan kesehatan ke kondisi normal sehingga masyarakat dapat terlayani secara optimal tanpa hambatan signifikan.
Dengan komitmen lintas sektor yang kuat, pemerintah optimistis pencapaian target operasional penuh fasilitas kesehatan akan terealisasi sebelum masa akhir kuartal pertama tahun 2026, sekaligus menjadi bukti kesiapan menghadapi tantangan layanan kesehatan pascabencana di masa mendatang.
Sumber: Kompas.com
