Kabasurau.co.id: Denpasar — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Nasional di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik agar penyampaian informasi pembangunan pemerintah berjalan akurat, berimbang, dan berintegritas di era digital.
Bimtek yang diinisiasi Direktorat Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menjadi langkah strategis untuk memastikan konten kebijakan pemerintah sesuai standar etika komunikasi publik dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketua Tim Penyusun Kebijakan dan Standardisasi Bidang Komunikasi Publik Ditjen KPM Kemkomdigi, Ibu Mulyani, menjelaskan bahwa standardisasi konten penting agar pesan pembangunan tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif, memberdayakan, mencerahkan, serta menumbuhkan nasionalisme. “Konten pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghindari disinformasi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima informasi yang akurat dan berimbang,” ujar Ibu Mulyani.
Kegiatan diikuti oleh 50 peserta secara luring, terdiri dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Indonesia Timur dan perwakilan humas kementerian/lembaga. Sekitar 500 peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom dan kanal YouTube resmi Kemkomdigi. Peserta mendapatkan pembekalan dari Dr. Ira Mirawati, akademisi Universitas Padjadjaran, mengenai praktik pembuatan konten program prioritas pemerintah, serta dari Eling Wening Pangestu dari Politeknik Negeri Lampung terkait pengukuran kriteria produksi dan distribusi konten digital.
Selain memperkuat kapasitas teknis, Bimtek juga diselingi sesi interaktif berupa pre-test, post-test, dan kuis Kahoot sebagai evaluasi pemahaman peserta. Kegiatan ini sejalan dengan fungsi pembinaan teknis Kemkomdigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 dan Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah mampu menyusun konten kebijakan yang selaras dengan semangat “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
“Informasi publik yang baik adalah fondasi komunikasi pemerintahan yang transparan dan demokratis. Standardisasi konten menjadi cara untuk memastikan setiap pesan pembangunan membawa manfaat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tegas Ibu Mulyani.
Dengan terselenggaranya Bimtek ini, Kemkomdigi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam produksi konten kebijakan semakin solid, memperkuat peran komunikasi publik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Reporter: Ilvan | Redaksi: Kabasurau.co.id
